BERGABUNG

KODE ETIK

PERKUMPULAN INVESTIGATOR TELUSUR TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PERLINDUNGAN HAK RAKYAT INDONESIA (INTEL TIPIKOR – PHRI)

Menimbang

  1. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2017 perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
  2. Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;

Mengingat

  1. Surat Keputusan DPN No. 004/DPN-INTIP-PHRI/V/2018 tentang pembentukan Tim Perumus AD, ART, Kode Etik dan Peraturan Organisasi yang terdiri dari lintas unsur DPN dan dipimpin oleh SEKJEN DPN INTEL TIPIKOR – PHRI;
  2. Akta Pendirian Perkumpulan INTEL TIPIKOR – PHRI dengan Registrasi Akta Pendirian No. 076/SK.PER/NOT/II/2018;
  3. Badang Hukum Perkumpulan: Keputusan KEMENKUMHAM No. AHU – 0001300.AH.01.07 TAHUN 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan         :  

  1. Kode Etik Perkumpulan Investigator Telusur Tindak Pidana Korupsi Dan Perlindungan Hak Rakyat Indonesia (INTEL TIPIKOR – PHRI );
  2. Kode Etik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ditandatangani;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Penjelasan Umum

Dalam Kode Etik ini yang dimaksud dengan :

  1. Perkumpulan Investigator Telusur Tindak Pidana Korupsi Dan Perlindungan Hak Rakyat Indonesia (INTEL TIPIKOR – PHRI) adalah Perkumpulan yang bergerak dalam bidang investigasi, pengawasan, pengembangan dan perlindungan Hak Rakyat Indonesia, berdiri semenjak tanggal 30 Januari 2018 dengan Registrasi Akta Pendirian No. 076/SK.PER/NOT/II/2018, diakui sebagai Badan Hukum: Keputusan KEMENKUMHAM No. AHU – 0001300.AH.01.07 TAHUN 2018;
  2. Kode Etik Perkumpulan INTEL TIPIKOR – PHRI dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Investigator Telusur Tindak Pidana Korupsi Dan Perlindungan Hak Rakyat Indonesia (INTEL TIPIKOR – PHRI) yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Perkumpulan dan atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan;
  3. Disiplin Organisasi adalah kepatuhan anggota Perkumpulan INTEL TIPIKOR – PHRI dalam rangka memenuhi kewajiban-kewajiban terutama kewajiban administrasi dan kewajiban finansial yang telah diatur dan ditetapkan oleh Perkumpulan INTEL TIPIKOR – PHRI;
  4. Pengurus Dewan Pimpinan Nasional adalah Pengurus Perkumpulan INTEL TIPIKOR – PHRI, pada tingkat nasional yang mempunyai tugas, kewajiban serta kewenangan untuk mewakili dan bertindak atas nama Perkumpulan, baik di luar maupun di muka Pengadilan;
  5. Pengurus Dewan Pimpinan Provinsi adalah Pengurus Perkumpulan pada tingkat Propinsi atau yang setingkat dengan itu;
  6. Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten/kota adalah Pengurus Perkumpulan pada tingkat Kabupaten atau kota;
  7. Pengurus Kecamatan adalah pengurus perkumpulan pada tingkat Kecamatan;
  8. Dewan Pendiri adalah inisiator dan pendiri perkumpulan pada tingkat nasional;
  9. Dewan Kehormatan DPN adalah Dewan Kehormatan pada tingkat nasional yang berkedudukan di Jakarta;
  10. Dewan Pembina DPN adalah Dewan Pembina pada tingkat nasional yang berkedudukan di Jakarta;
  11. Dewan Penasehat DPN adalah Dewan Penasehat pusat pada  tingkat nasional yang  berkedudukan di Jakarta.
  12. Dewan Pengawas DPN adalah Dewan Pengawas  pusat pada tingkat nasional yang  berkedudukan di Jakarta;
  13. Dewan Kode Etik DPN adalah Dewan Kode Etik pusat pada tingkat nasional yang  berkedudukan di Jakarta;
  14. Dewan Pakar DPN adalah Dewan Pakar pusat pada tingkat nasional yang  berkedudukan di Jakarta;
  15. Dewan Pimpinan Provinsi adalah Dewan Pimpinan Perkumpulan  pada tingkat Provinsi  yang  berkedudukan di ibu kota Provinsi;
  16. Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota adalah Dewan Pimpinan Perkumpulan  pada tingkat Kabupaten/Kota  yang  berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota;
  17. Pimpinan Kecamatan adalah Pimpinan Perkumpulan yang berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan;
  18. Kewajiban adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus dilakukan anggota Perkumpulan maupun Pengurus, dalam rangka menjaga dan memelihara citra wibawa perkumpulan, menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat perkumpulan;
  19. Larangan adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun Pengurus perkumpulan, yang dapat menurunkan citra serta wibawa ataupun keluhuran harkat dan martabat Perkumpulan;
  20. Sanksi adalah suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan sifat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota Perkumpulan maupun Pengurus Perkumpulan, dalam rangka menegakkan Kode Etik dan disiplin organisasi;
  21. Peringatan, Pembubaran, pembekuan dan pemberhentian adalah pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan oleh dan berdasarkan putusan Dewan Kode Etik yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti untuk dijalankan;
  22. Klien/mitra adalah setiap orang atau badan yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama datang berkonsultasi dalam rangka pengawasan, advokasi, perlindungan dan lain-lainnya;

BAB II

RUANG LINGKUP  KODE ETIK

Pasal 2

Sifat Kode Etik

Kode Etik ini berlaku dan bersifat mengikat bagi seluruh anggota Perkumpulan maupun pengurus perkumpulan baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari;

BAB III

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PENGECUALIAN

Pasal 3

Kewajiban

Setiap anggota dan pengurus Perkumpulan pada semua tingkatan  wajib :

  1. Memiliki akhlak, moral serta kepribadian yang baik;
  2. Menghindarkan diri dari perbuatan amoral yang melawan hukum dan merugikan orang lain, terutama merugikan bangsa dan Negara;
  3. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk mulia yang memiliki persamaan derajat, persamaan hak, persamaan kewajiban dan persamaan kedudukan dimata hukum;
  4. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;
  5. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan Peraturan Perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  6. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum, kemampuan intelijen atau investigasi;
  7. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
  8. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan;
  9. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib;
  10. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan Perkumpulan;
  11. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
  12. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan atau status sosialnya;
  13. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam :
    1. UU Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat;
    2. PERPU Nomor 2 Tahun 2017;
    3. Anggaran Dasar;
    4. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan;
    5. Kode etik Perkumpulan;